kebijakan pertambangan mopani coper

(PDF) REALISASI KEBIJAKAN DOMESTIC MARKET …

Abstract and Figures. The purpose of this writing is to find out the Realization Of Coal Domestic Market Bondage Policy In 2018-2022. The approach used in this research is post-positivism with ...

(PDF) PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN …

peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan pada kegiatan pertambangan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan October 2022 Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum 7(1):19-36

Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus …

kegiatan pertambangan terhadap masyarakat adat di Kalimantan. Dalam studi tersebut, terlihat bahwa industri pertambangan kerap menyebabkan dampak negatif pada lingkungan, terjadi konflik antara perusahaan pertambangan dan masyarakat adat, dan menyebabkan hilangnya akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam yang …

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PASCA …

Abstract. Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca …

(PDF) Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara

Perubahan kebijakan di bidang pertambangan baru dimulai ketika Dewan Perwa kilan Raky at (DPR) bersama peme rintah meng esahkan UU No.4 T ahun 2009. UU No.4 T ahun 2009 menjadi titik perubahan ...

Reformulasi Kebijakan Pertambangan Atas Kewenangan …

Kerapkali kebijakan pertambangan lebih menguntungkan pihak pendatang, dampaknya terhadapt kesempatan kerja masyarakat sangat kecil (Risal, Paranoan, and Djaja 2017) Bahkan, memberikan kontribusi negatif terhadap lingkungan karena merubah ekosistem (Fachlevi, Putri, and Simanjuntak 2016) Kebijakan pertambangan punya pengaruh dan …

Mine 2020

London, 12 Juni - Sejauh ini, 40 perusahaan pertambangan terbesar dunia menghadapi krisis COVID-19 dengan baik, namun harus memanfaatkan kestabilan yang bersifat relatif ini untuk mengadopsi strategi untuk mengurangi risiko ekonomi dan sosial yang lebih jauh, menurut laporan PwC Mine 2020.. Proyeksi PwC untuk tahun 2020 menunjukkan bahwa …

IKHTISAR KEBIJAKAN SINGKAT

Usaha Pertambangan (WIUP) •Informasi tentang WIUP dipublikasikan sebelum dilakukan proses pelelangan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) •Pemenang lelang harus mengajukan permohonan IUP dalam 5 hari. •Terdapat dua jenis IUP: (1) Eksplorasi dan (2) Produksi Ikhtisar Kebijakan Singkat| Pertambangan di Kawasan Konservasi

PENGELOLAAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN …

Berlakunya UU Minerba Perubahan 2020 memberikan kebijakan pertambangan yang mengakomodasikan prinsip kepentingan nasional, kemanfaatan untuk masyarakat, jaminan berusaha, pelaksanaan pertambangan yang baik dan benar. Untuk mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka perusahaan swasta nasional dan PMA dalam …

(PDF) KAJIAN KEBIJAKAN MODAL SOSIAL …

Kebijakan Pertambangan Laut Timah Yang Berdampak Pada Lingkungan. Journal article Promine Vol 2 No. 2 2014. Recommended publications. Discover more. Article. Full-text available.

ANALISIS DAMPAK KEBERADAAN PERUSAHAAN …

Usaha pertambangan bara dalam undang-undang minerba no. 4 tahun 2009 di sebutkan sebagai kegiatan dalarn rangka pengusahaan mineral atau batubara yang ... Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981). Menurut Dye (1981) dan Anderson (1984), semua bentuk …

Refinery

Mopani Copper Mines PLC's Refinery has the capacity to produce 220,000 tonnes of copper cathode per annum. At the Refinery, copper anodes coming from the Smelter are …

(PDF) PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IJIN …

Teuku Ade Fachlevi, 2015, " Dampak dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara di Kecamatan Mereubo", Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan . Vol 2.

(PDF) Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti): Dampak

Pertambangan emas tanpa izin (PETI) adalah fenomena yang merugikan lingkungan, sosial, dan ekonomi di Indonesia. Artikel ini membahas dampak-dampak PETI, serta peranan hukum lingkungan dalam ...

REFORMULASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN ATAS …

kurnia ruli. 2013. "implementasi kebijakan pengelolaan sektor pertambangan." jurnal demokrasi dan otonomi daerah, 11 (1). mundzir, h. 2016. "politik hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan pendekatan economic analysis of law." in prosiding sentia 2016. politeknik negeri malang. panduwinata, andika. …

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PERTAMBANGAN TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan gambaran kondisi riil sosial ekonomi masyarakat di Makroman untuk menganalisis dampak kebijakan pertambangan batubara dan merekomendasikan sistem ...

Zambia : Taking Over of Mopani Copper Mine By …

Kebijakan K3 Perusahaan Tambang yang Wajib Diketahui

K3 adalah singkatan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kebijakan K3 ini diatur dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi pasal 5 ayat 1 no 555.K/26/M.PE/1995. Pasal ini menyatakan bahwa pemimpin perusahaan atau siapapun yang bertanggung jawab atas beroperasinya kegiatan pertambangan harus mampu …

(PDF) good mining practice | ADI SAPUTRO

Dengan adannya good mining practice diharapkan mendapat hasil yg optimal dan dampak buruk yang minimal. Good mining practice mengatur mulai 11 fdari awal penyelidikan umum, ekplorasi, ekploitasi, dan …

(PDF) Kebijakan Pertambangan: Regulasi untuk Siapa?

dapat adalah negara. melakukan mobilisasi tambangan untuk. pemenuhan kepentingan dan kebutuhan dalam negeri. Hilirisasi harus diterapkan, bagaimanapun caranya, termasuk bagaimanapun pihak ...

Sudah Saatnya Jokowi Tak Hiraukan IMF soal Larangan …

Bahlil menyebut pernyataan IMF yang mengatakan negara Indonesia rugi akibat kebijakan hilirisasi di luar nalar berpikirnya. Karena menurutnya dengan melakukan hilirisasi justru Indonesia dapat nilai tambah tinggi. Sebagai contoh saja hilirisasi nikel, ekspor Indonesia di 2017-2018 saat itu hanya 3,3 miliar dolar AS.

MCM Performance for the Year 2021

31 May 2022. admin. The total production for the year 2021 was 87,618 tonnes of finished copper, which was 24% higher than budget of 70,653 tonnes. This aptly reflects the …

TINJAUAN HUKUM REGULASI DAN SISTEM PERIZINAN …

A. Pengertian dalam Kebijakan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. 1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, …

Inspektur ID

a. Penelaahan Awal. Hasil proses penelaahan awal mencakup: 1) sistematika proses bisnis dan interaksi proses; 2) penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dan standar; 3) peninjauan terhadap kebijakan Keselamatan Pertambangan yang disesuaikan dengan angka (1) dan (2). Penelaahan awal menggambarkan tingkat …

(PDF) Resolusi Konflik Kebijakan Penambangan …

Artikel ini berupaya menguraikan terkait resolusi konflik kebijakan penambangan pasir laut. Proses penambangan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan material timbunan pembangunan Makassar …

PROSPECT OF MINERAL AND COAL MINING POLICY

Mineral and coal mining policy is a subject that continues to receive attention in the legal and regulatory environment. This journal analyzes prospective mineral and coal mining policies through a normative juridical approach focusing on relevant regulatory aspects and legal implications. This study uses a normative juridical analysis method to …

Oligarki Tambang dan Undang-Undang Minerba — PWYP …

Oligarki Tambang dan Undang-Undang Minerba. Meskipun, mendapat penolakan yang keras dari berbagai elemen masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, ada sejumlah perubahan …

Mopani Copper Mines : Placing Prosperity in Zambian Hands …

Enter Mopani Copper Mines (MCM). As a producer of copper cathode, MCM has suffered from the fluctuations in copper's value, and is now on a journey of recovery …

(PDF) PROBLEMATIKA KEWENANGAN PEMERINTAH …

Reformulasi Kebijakan Pertambangan Atas Kewenangan Daerah. 2020 • Benny Djaja. Thisstudy of natural resource management under the Article 33 of the 1945 Constitution ismore motivated by economic justice where the management of natural resource always ignores the environmental aspects as such that the state fails to protect the community. …

Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum …

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan berdasarkan undang-undang pertambangan mineral dan batubara saat ini hendaknya disesuaikan dengan putusan-putusan mahkamah konstitusi dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam …

(PDF) Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam …

Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ... "Kebijakan Reklamasi Dan Revegetasi Lahan ...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 32. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha …